Sejak 5 Juni 1828 pemerintah Hindia Belanda mengakui kebebasan Boalemo dari pengaruh kerajaan Limboto. Boalemo diakui sebagai Kerajaan dan wajib menyetor 200 real emas setiap tahun kepada Belanda.
Namun, alasan Boalemo ingin memisahkan diri dari Kerajaan Limboto, menurut raja raja yang ada di Boalemo bahwa rakyatnya diperlakukan seperti budak dan diwajibkan menyetorkan emas dalam jumlah besar kepada Kerajaan Limboto.
Sementara dari pihak Kolonial Belanda, butuh setoran emas dari Boalemo untuk membiayai rencana pembangunan pelabuhan samudra di Kwandang.
Selama lima tahun raja raja di Boalemo menekan para bangsawan dan rakyatnya untuk memenuhi target setoran emas kepada Kolonial Belanda. Akibatnya banyak rakyat Boalemo meninggalkan negerinya untuk menghindari penyetoran pajak emas.
Kebanyakan mereka menempati kampung kampung yang berada di Kerajaan Limboto dan bekerja sebagai petani penggarap.
Pada tahun 1838, Gubernur Maluku De Harvey mengunjungi Gorontalo. Kesempatan dari pihak penguasa Limboto menuntut pada pemerintah Kolonial Belanda agar Boalemo kembali sebagai wilayah Kerajaan Limboto. Saat itu Hasan Monoarfa sebagai Raja Limboto (1838-1841).
Gubernur Maluku dan Assisten Residen Gorontalo mengadakan perundingan tentang masalah ini. Dan keputusannya Gubernur Maluku menolak penggabungan kembali Boalemo dengan Limboto, serta diperintahkan agar warga Boalemo yang menetap di Kerajaan Limboto segera kembali ke Boalemo. Jika melanggar aturan ini, mereka akan dihukum kerja paksa.
Pada tahun 1851 terjadi kegagalan panen diseluruh Kerajaan Boalemo, situasi ini tidak bisa diatasi oleh Raja Majono disebabkan juga faktor usia yang sudah sangat tua. Kemudian terjadi pergantian raja dan pangeran Mustapa anak dari Raja Paloa menjadi Raja Boalemo.
Keadaan Boalemo tidak mengalami perubahan setelah diangkatnya Raja Mustafa. Penyelidikan dari pihak Pemerintah Kolonial Belanda, menyimpulkan telah terjadi pemborosan di kerajaan, raja Mustafa tidak cakap dalam menjalankan tugas kerajaan. Ia digantikan oleh Raja Ideroeti
Tahun 1856 Kerajaan Boalemo masuk dalam persekutuan Limo Pohalaa menggantikan kedudukan Kerajaan Bolango. Kerajaan Bolango saat itu telah berubah status menjadi Distrik Tapa dibawah kekuasaan Kerajaan Gorontalo
Tahun 1889 kekuasaan kerajaan di Gorontalo dihapuskan dan diberlakukan sistim pemerintah langsung Hindia Belanda. Eks kerajaan Boalemo berubah status menjadi Distrik Boalemo.
Sumber:
Buku Limo Lo.Pohalaa: Sejarah Kerajaan Gorontalo
Oleh Harto Juwono & Yosephine Hutagalung
Penulis: Misbach Lapananda
