 |
| Djemi Radji, Sekretaris Wilayah Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Provinsi Gorontalo |
Gorontalo - Terkait wacana pemerintah pusat mengimpor 1 juta ton beras pada tahun 2021, menuai penolakan dari berbagai kepala daerah, termasuk Gubernur Gorontalo Drs H Rusli Habibie.
Gubernur dua periode tersebut meminta bahwa impor beras tidak masuk ke wilayah Gorontalo. Menurutnya, stok beras petani melimpah di Gorontalo. Bahkan perum Bulog bisa menyerapnya.
“Jadi kalau pun impor beras itu jadi, kita akan bermohon tidak dikirim ke Gorontalo. Pasti itu akan sangat memukul petani. Berasnya sudah susah dijual, impor masuk ini akan sangat merugikan,” kata Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Selasa 9 Maret 2021 lalu.
Senada dengan Gubernur Gorontalo, Sekretaris Wilayah Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LP PWNU), Djemi Radji menolak kesepakatan impor beras antara Pemerintah RI dan Thailand.
Menurutnya, sebagian besar petani di Gorontalo adalah Nahdliyyin. Bahkan, stok beras di perum Bulog mencapai 1.991 ton tersebar di tiga Gudang. Diantaranya Gudang Bongo, Talumolo dan Marisa yang bisa bertahan selama empat bulan kedepan.
"Di Gorontalo terjadi surplus beras dikarenakan dua kali panen, belum masuknya beras dari daerah tetangga, yakni sulawesi tengah dan sulawesi selatan," kata Radji, Rabu (24/03/2021) saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Lebih lanjut, Sekretaris Umum IKA PMII Kota Gorontalo ini mengatakan, impor beras sangat merugikan petani di Gorontalo yang mayoritas NU. Jika Impor tersebut dipaksakan, ia menilai, tingkat kepercayaan masyarakat kepeda pemerintah pusat menurun.
"Saya berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali dengan melihat kembali data yang sesuai dari berbagai lembaga pemerintah. Peran aktif Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyajikan data untuk dijadikan rujukan kementerian terkait akurat dan menjadi dasar pemerintah pusat," tutupnya.#(RH)
